Regulasi Kebijakan SMAN 3 Bandung


BAB I

Pendahuluan

  1. Latar Belakang

Kota bandung adalah salah satu daerah yang memiliki kualitas pendidikan sangat baik khususnya di Jawa Barat, terlihat dari banyaknya sekolah yang mampu menghasilakan lulusan-lulusan berkualitas, terlihat dari banyaknya persentase lulusan-lulusan sekolah menengah yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi bandung bahkan perguruan tinggi di luar negri.  Pendidikan di kota Bandung secara nyata memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sekolah yang menjadi percontohan bagi sekolah lainnya adalah sekolah SMA Negri 3 Bandung.

SMA Negri 3 bandung telah menjadi sekolah ternama yang mampu menjadi sekolah terbaik di kota bandung, selain mampu meraih prestasi dalam berbagai ajang perlombaan dan mampu mengantarkan siswa-siswa ke perguruan tinggi favorit sekolah ini juga mempunyai konsep pendidikan yang berbeda dengan sekolah lainnya. Perbedaannya terletak pada  penerapan Sistem Keredit Semester (SKS) dalam kurikulum. Sistem SKS ini biasanya di terapkan di lingkungan Perguruan Tinggi, sistem ini sangat jarang di gunakan di sekolah-sekolah lainnya.

Secara umum landasan yuridis yang digunakan SMA 3 Bandung sama dengan sekolah lainnya yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung. Semua standar yang diharuskan pemerintahpun dilaksanakan sama dengan sekolah lainnya, tetapi sistem SKS yang dilaksanakan telah memberika perbedaan yang sangat besar dengan sekolah lainnya. Penerapan sistem SKS ini memberikan pengaruh yang berbeda dengan sekolah lainnya terutama dalam desain kurikulum yang mencakup proses dan evaluasi. Pelaksanaan sistem SKS ini juga tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam mendukung terlaksananya program tersebut.

Dalam makalah ini penulis bertujuan untuk mengkaji keharmonisan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA 3 Negri Kota Bandung terkait kekhasan kurikulum dan dan berbagai isu lainnya. Untuk lebih jelasnya penulis menjabarkan fokus observasi kedalam beberapa poin pertanyaan dalam rumusan masalah.

  1. Rumusan Masalah

Adapaun beberapa pertanyaan yang akan di jawab dalam makalah ini adalaha sebagai berikut:

  • Bagaimana regulasi dari kekhasan kurikulum di SMA 3 Bandung?
  • Adakah ketidak harmonisan peraturan pusat dengan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan di SMA 3 Bandung?
  • Bagaimana Penataan kelembagaan SMA 3 Bandung ?
  • Bagaimana partisifasi publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMA 3 Bandung?
  1. Tujuan Penulisan

Penulisan ini makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi kekhasan kurikulum dan bagaimana hubungan antara peraturan pusat dan peraturan derah terkait penyelenggaraan pendidikan di SMA 3 Bandung, secara lebih terperinci tujuan penulisan ini adalah:

  • Mengetahui regulasi dari kekhasan kurikulum di SMA 3 Bandung?
  • Mengetahui hubungan peraturan pusat dengan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan di SMA 3 Bandung?
  • Mengetahui Bagaimana Penataan kelembagaan SMA 3 Bandung ?
  • Mengetahui Bagaimana partisifasi publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMA 3 Bandung?

       BAB II

Pembahasan

  1. Telaah sistem SKS sebagai ke khasan kurikulum

Sistem SKS yang diterapkan oleh SMA 3 Bandung memang terlihat unik dan sering dikatan sebagai ke khasan kurikulm. Sangat jarang sekolah yang menerapkan sistem SKS bahkan untuk di kota Bandung tidak ada sekolah yang menerapkan sistem SKS selain SMA 3, Akan tetapi sistem SKS ini bukan sistem yang dibuat-buat oleh sekolah. Sistem SKS telah di sebutkan dalam PP No 19 tahun 2005 pasal 11 dan dalam PERDA Kota Bandung No 15 tahun 2008 pasal 43, walaupun dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 tidak disebutkan mengenai sistem SKS dalam satuan pendidikan menengah. Dalam undang-undang mengenai standar isi sistem SKS ini masuk dalam standar isi. Jadi secara regulasi pengunaan sistem SKS boleh dilakukan tetapi harus melihat iklim dari sekolah itu sendiri, karena tidak jarang sekolah yang mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.

  1. Keterkaitan peraturan pusat dengan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan SMA 3 Bandung

Dalam penyelenggaraan pendidikan tentunya sangat berkaitan dengan kebijakan, baik kebijakan usat maupun kebijakan daerah. Secara umum pemerintah pusat memebrikan rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan melalui Undang-undang No 20 tahun 2003. Undang-undang tersebut hanya memberikan gambaran secara umum dan dijabarkan melalui UU lainnya seperti UU No 19 tahun 2005 mengenai 8 standar  pendidikan, lebih jauh lagi UU tersebut dijabarkan sesuai dengan kebutuh daerah  yang ditandai dengan  terbitkannya PERDA mengenai pendidikan di setiap kabupaten/kota.  Secara umum desain kurikulum di SMA 3 sama dengan sekolah lainnya, karena sama-sama mengunakan kurikulum 2013.

Dalam PERDA No 15 tahun 2008 Pasal 48 mengenai pendidikan menyebutkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inpiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisifasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Bunyi dalam PERDA No 15 tahun 2008 Pasal 48 sama dengan bunyi UU UU No 19 tahun 2005 mengenai 8 standar pendidikan pada pasal 19. Hal ini menandakan bahwa proses pembelajaran di SMA 3 sama dengan mandat pemerintah pusat. sama hal nya dengan aspek Proses, Evaluasi yang dilakukan di SMA 3 Bandung tidak keluar dari koridor peraturan pusat, hal ini dikarenakan PERDA yang dijadikan dasar pertimbangan kerja oleh SMA 3 Bandung adalah turunan dari UU Pendidikan Nasional. Jadi dalam pengembangan kurikulum (Desai, Proses,Evaluasi) tidak bertentangan dengan peraturan pusat.

  1. Penataan Kelembagaan
  • Identifikasi penataan kelembagaan

Berdiri sejak tahun 1953 SMA Negeri 3 Bandung dikenal dengan sebutan SMA Belitung karena berlokasi di jalan Belitung No. 8 Bandung. Secara kelembagaan SMA Negri 3 Bandung adalah sekolah negri milik negara yang di kelola oleh pemerintah daerah, dengan NPSN: 20219327. Dari hasil observasi didapat bahwa SMA 3 Negri Bandung memiliki jumlah total peserta didik sebanyak 887,  dengan rincan jumlah peserta didik laki-laki 369 dan siswa perempuan 508, serta jumlah rombel sebanyak 32. Secara jelas undang-undang Sisdiknas dan Perda tidak menyebutkan jumlah ideal peserta didik dalam suatu kelas. Jika dilihat jumlah siswa dan jumlah kelas berarti setiap kelas menampung sekitar 27 siswa, cukup idel jika dilihat dari jumlah.

  • Evaluasi penataan kelembagaan

Secara rutin SMA Negri 3 Bandung melakukan evaluasi kelembagaan, baik dari segi managemen legalitas  ataupun pengawasan mengenai standar ISO yang telah diterapkan. Secara umum tidak ada masalah mengenai kelembagaan terkait kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sekolah.

  • Fasilitas

Mengacu pada PERDA kota Bandung no 15 tahun 2008 pasal 66 mengenai sarana dan prasarana, yang berbunyi:

(1) Setiap satuan kependidikan formal dan pendidikan nonformal wajib memiliki sarana yang meliputi perabor, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan formal wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruangkelas,  ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang didik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, tempat ibadah, dan ruang/tempat lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

            Pasal tersebut memberikan gambaran mengenai sarana dan prasarana yang harus dimiliki suatu lembaga sekolah. Secara umum PERDA mengenai sarana dan prasarana memiliki kesamaan dengan PP No 19 tahun pasal 32 mengenai standar sarana dan prasarana. Hasil observasi menunjukan bahwa SMA 3 memiliki beberapa fasilitas seperti sarana ibadah, sarana olah raga, aboratorium, perpustakaan, akses internet, ruang piket guru, kantin sehat, toilet,taman sekolah. Jadi secara fasilitas SMA 3 bandung sangat sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh pemrintah pusat ataupun oleh pemerintah daerah.

  1. Partisifasi publik terhadap penyelenggaraan pendidikan
  • Perwalian/komite

Pendidikan bukan hanya kewajiban tenaga pendidikan baik guru ataupun tenaga non guru akan tetapi kewajian semua warga negara termasuk masyarakat. Dalam undang-undang sistem pendidikan N0 20 tahun 2003 BAB IV menyebutkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara peerintah, masyarakat dan keluarga. Masyarakat disini berperan sebagai peserta didik,pendidik,pengawas dan juga penguna dari hasil pendidikan itu sendiri. Sedangkan dalam PERDA No 15 tahun 2008 pasal 1 poin 49 adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Secara kelembagaan masyarakat disini berperan sebagai komite atau dewan sekolah, dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas 2000 – 2004). Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat(Community-based participation) dan manajemen berbasis sekolah (school-based management).

SMA negri 3 Bandung secara kelembagaan memiliki komite sekolah yang beranggotakan orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian secara kelembagaan SMA 3 Bandung telah melaksanakan mandat dari pemerintah usat ataupun pemerintah daerah kaitannya dengan perwalian dan hubungan sekolah dengan masyarakat secara kelembagaan.

 Otimalisasi Kelompok Kerja Guru

Guru adalah salah satu penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Guru pula yang memegang peranan penting dalam pencapaian visi pendidikan, seperti disebutkan dalam Permennegpan dan reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas, komprehensif dan kompetitif. Pada Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 6 menyebutkan salah satu tugas guru adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk meningkatkan kualitas kometensi guru pihak sekolah selalu rutin melaksanakan pelatihan berkala setiap 3 bulan sekali dengan mendatangkan instruktur dari luar ataupun instruktur dari pihak sekolah, seperti kepala sekolah ataupun guru-guru yang memiliki kompetensi unggul. Upaya lain juga dilakukan seperti mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah lewat Lemabaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan lembaga pemerintah lainnya.

SMA 3 Negri bandung dikenal sebagai SMA paling favorit di kota Bandung, hal ini dikarenakan banyak prestasi yang telah di raih, keberhasilan itu tentunya tidak lepas dari bagai mana sekolah memperhatikan kualitas guru. Selain seleksi yang ketat terhadap calon guru, juga rutin dalam melakukan pelatihan terhadap guru. Jadi upaya dalam optimalisasi kelompok kerja guru dapat dan ditingkatkan.

 Kesimpulan

SMA 3 Negri Bandung adalah sekolah negri milik pemerintah kota bandung, yang telah berdiri sejak tahun 1953. Dalam prakteknya sekolah ini berpegang teguh pada peraturan-peraturan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas lulusan, SMA 3 terus berupaya meningkatkan kualitas guru dengan cara melakukan peatihan secara rutin. Selain fokus pada peningkatan hasil belajar siswa SMA 3 juga berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar.

SMA 3 memang memiliki ke khasan dalam implementasi kurikulum dalam aspek standar isi. Pemilihan sistem SKS dalam proses pembelajaran memberikan perbedaan dengan sekolah lainnya, walaupun demikian secara kebijakan hal tersebut tidak menyalahi aturan. Pemerintah pusat atauun pemerintah daerah telah memberikan pilihan mengenai pemilihan sistem beban siswa yang diatur dalam PP No 19 tahun 2005 dan PERDA No 15 tahun 2008. Jadi Secara umum SMA 3 Kota Bandung melaksanakan semua peraturan pusat dengan peraturan daerah secara harmonis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s